Leak

Tampaknya anggota DPRD Berau harus merubah pola kerjanya, pasalnya para wakil rakyat tersebut kerap melakukan perjalanan dinas secara berjamaah sehingga masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya mau tak mau harus merasa kecewa lantaran sekretariat DPRD Berau hampir selalu kosong melompong.

Seperti saat kunjungan ke Batam beberapa waktu lalu, seluruh anggota dewan yang terbagi dalam tiga komisi itu berbondong-bondong berangkat ke sana. Tidak lama kemudian, seluruh komisi kembali secara serentak berpergian ke luar daerah tanpa ada kejelasan kunjungan kerjanya. Diketahui Komisi I melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, Komisi II ke Makassar dan Komisi III kunjungan kerja ke Kota Malang, karena seluruh anggota dewan yang terhormat itu ke luar daerah otomatis tidak ada aktivitas yang tampak di sana.

Ketua DPRD Berau, Elita Herlina saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut mengatakan, kunjungan kerja (kunker) tersebut sudah sesuai jadwal. Dirinya juga beralasan, pola kerja tersebut sama dengan pola yang diterapkan DPRD Berau sejak lama.

“Anggota DPRD periode sebelumnya juga seperti itu (kunker berjamaah). Kita ini legislatif berbeda dengan eksekutif yang memang harus standby di kantor, kalau kami (DPRD Berau) bisa menerima aspirasi dari mana saja, bisa melalui telepon atau SMS,” ujarnya saat ditemui seusai peringatan hari Sumpah Pemuda. “Saya sering menerima aspirasi masyarakat dari masyarakat, tapi saya juga mohon maaf kalau tidak tersambung karena handphone itu kan tidak 24 jam di tangan kita, kadang tertinggal di dalam tas,” katanya lagi.

Menanggapi keluhan warga yang merasa kecewa karena sulit menemui para wakilnya di DPRD lantaran kantor sekretariat dewan selalu kosong, Erlita mengatakan akan segera membahas pengaturan pola kunjungan kerja anggota dewan agar gedung DPRD yang yang berdiri megah itu tidak kosong.

“Nanti akan kita bicarakan bagaimana mekanismenya agar diatur kunjungan kerja secara bergantian, tidak harus semua berangkat,” katanya lagi. “Kecuali untuk Bimtek, karena kalau Bimtek semua anggota DPRD Berangkat, lagipula tidak ada tata tertib (tartib) anggota dewan yang menyebutkan anggota DPRD harus standby di kantor,” tuturnya.

Dirinya juga membantah kunjungan kerja anggota DPRD Berau tidak jelas. “Semua jelas kok, semua komisi berangkat kunjungan kerja dengan perangkat kerjanya masing-masing,” bantahnya. Lalu apa saja yang dikerjakan oleh anggota DPRD Berau dalam kunjungan kerjanya? “Saya lupa, bukannya tidak tahu tapi lupa, ada kok datanya di kantor,” ujarnya.

Tidak banyak yang mengetahui apa saja yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam kunjungan kerjanya, pasalnya selain tidak pernah dipublikasikan, implementasi hasil kunjungan kerja tersebut juga kurang dirasakan oleh masyarakat Berau. Sekedar diketahui, rencana alokasi anggaran perjalanan dinas DPRD Berau mencapai Rp 7,6 miliar.

Dana tersebut dialokasikan untuk Bimtek dan pembahasan perundangan Rp 1,1 miliar. Perjalanan dinas keluar kabupaten Rp 6,4 miliar, dana reses Rp 1,2 miliar, studi banding Rp Rp 600 juta, kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Rp 1,9 miliar. Juga ada dana sosialisasi peraturan dan perundangan Rp 487 juta dan dana peningkatan kapasitas  anggota DPRD senilai Rp 2,3 miliar.

Baca Juga: Fortuner SUV Terbaik By Kanghari

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertahan selama berjam-jam saat melakukan penggeledahan di Gedung Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri sejak Senin (30/7/2012) kemarin hingga Selasa pagi ini. Pimpinan KPK pun terpaksa turun langsung mendampingi penyidik di Gedung Korlantas Polri.

Sumber Kompas.com di lingkungan penyidik menyebutkan, hasil negosiasi pimpinan KPK dengan pihak Polri telah menyepakati bahwa tim penyidik diperbolehkan keluar gedung tanpa membawa dokumen bukti yang diperoleh. "Hasil nego pimpinan KPK dan Polri, penyidik boleh keluar, tapi dokumen disegel dan enggak boleh keluar," kata sumber tersebut.

Menurut sumber, tim penyidik KPK telah menemukan sejumlah dokumen asli yang menunjukkan aliran dana ke pejabat Korlantas Polri. Hingga pukul 03.23 WIB, tim penyidik masih terus mendata dokumen dan menyegel barang-barang yang mereka dapatkan.

"Pukul 03.23 WIB kami masih tertahan, tetapi barang bukti tidak boleh keluar Korlantas. Kami sekarang buat check list dan akan menyegel barang yang kami dapatkan. Entah selesainya kapan," ungkap sumber tersebut.

Penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK sejak Senin (30/7/2012) itu diketahui terkait kasus simulator pengemudi motor dan mobil. Kasus ini diduga melibatkan pejabat tinggi Polri, Inspektur Jenderal berinisial DS. Irjen DS diduga menerima suap Rp 2 miliar dari proyek pengadaan simulator kemudi motor dan mobil senilai Rp 196,87 miliar ketika memimpin Korps Lalu Lintas Polri.

Proyek ini diklaim telah sesuai prosedur dan Mabes Polri membantah bila Irjen DS menerima suap. "Beberapa waktu lalu dilakukan pemeriksaan oleh Irwasum sementara dari sisi mekanisme pengadaan barang dan jasa sudah berjalan dengan aturan yang ada. Kewajiban dari kontraktor pengadaan alat drive simulator polres-polres se-Indonesia, ini sudah terpenuhi," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar pada April 2012.